Tugas 1 Sistem Politik Indonesia ISIP 4213 UT

 1. Jelaskan bagaimana cara kerja analisis sistem dari David Eston dengan menggunakan studi kasus penghapusan subsidi BBM!

David Eston mengatakan bahwa sistem kerja politiknya terdiri dari dua input yaitu input tuntutan dan input dukungan. Menurut Eston, kedua input tersebut dapat mempengaruhi keberlangsungan kerja dari sebuah sistem politik.

Menurutnya, tuntutan yang ramai-ramai diajukan masyarakat hingga mendominasi seluruh kehidupan politik salah satunya adalah kelangkaan sebagian besar hal-hal yang dianggap penting oleh masyarakat.

Selain itu, sebuah sistem politik juga akan membutuhkan dukungan yang kemudian akan memberikan pandangan-pandangan serta memberatkan rintangan dari sistem politik tersebut. Input dukungan ini muncul karena input tuntutan saja dianggap kurang memadai.

Tuntutan dari masyarakat serta dukungannya tersebut kemudian akan dapat membantu pemerintah untuk menghasilkan sebuah output.

Jika dikaitkan dengan kasus penghapusan subsidi pada BBM saat ini, maka tuntutan yang pertama akan dilayangkan oleh masyarakat yaitu agar pemerintah dapat membatalkan kebijakan tersebut. Pasalnya, kebijakan tersebut akan membuat harga BBM melambung naik.

Jika harga BBM naik, maka besar kemungkinan bahan-bahan pokok lainnya juga ikut naik karena biaya transportasi naik. Jadi hanya dengan naiknya harga BBM, masyarakat yakin bahwa seluruh aspek kebutuhan masyarakat akan ikut terpengaruh.

Tuntutan yang ramai-ramai diajukan oleh masyarakat tersebut akan disusul dengan dukungan dari salah satu pihak. Dalam kasus ini, DPR mendukung aspirasi serta tuntutan masyarakat sehingga mendorong pemerintah untuk mengeluarkan output.

Output yang diharapkan untuk dikeluarkan oleh pemerintah terkait adanya kedua input tersebut yaitu pembatalan penghapusan subsidi pada BBM.

2. Coba anda jelaskan terkait sosialisasi politik dan apa yang membentuk budaya politik pada masyarakat dengan teknologi digital saat ini!

Sosialisasi budaya politik di era digital seperti sekarang ini tentu lebih mudah untuk dilakukan. Pasalnya, dengan memanfaatkan teknologi tersebut pemerintah dapat mengenalkan budaya politik dengan jangkauan yang lebih luas sehingga bisa lebih cepat.

Salah satu media digital yang bisa membantu mengenalkan budaya dalam politik yaitu media sosial. Media sosial menjadi tempat yang sangat ideal karena hampir seluruh masyarakat dari berbagai usia maupun kalangan menggunakan media sosial.

Media sosial juga yang dapat membantu pemerintah untuk mengenalkan budaya politik pada masyarakat yang masih berusia muda. 

Dengan memberikan wawasan politik melalui media sosial, anak muda akan mengubah pikiran mereka bahwa politik tidak hanya untuk orang tua saja.

Melalui media sosial yang lebih fleksibel dan kekinian, anak-anak muda bahkan remaja tidak akan lagi enggan untuk mengonsumsi ilmu politik. Terlebih jika sosialisasi tersebut disiarkan pemerintah melalui berita-berita online yang menarik.

Meski terkesan mudah, bukan berarti bentuk sosialisasi seperti ini tidak ada tantangannya. Jika siap mengenalkan budaya politik melalui media sosial, maka pemerintah juga harus siap dalam menghadapi pengaruh negatif dari media sosial itu sendiri.

Karena digunakan oleh masyarakat umum, tidak jarang oknum-oknum tidak bertanggung jawab juga menggunakan media yang sama. Karena itu, besar kemungkinan juga sosialisasi akan diiringi oleh kabar-kabar hoax dari oknum tersebut.

Tidak bisa dipandang sebelah mata, hoaks tentunya dapat mengubah pribadi seseorang. Dengan berita tidak benar, seseorang dapat langsung membenci politik meski tadinya ia bersimpati. Karena itu, pemerintah perlu memikirkan solusi untuk hal yang satu ini.

3. Jelaskan tentang pertumbuhan ekonomi di Indonesia setelah era reformasi khususnya pada era Presiden Joko Widodo! Berdasarkan jawaban anda, kaitannya antara kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Setiap pemimpin pasti memiliki kebijakan-kebijakan tersendiri yang tujuannya untuk memajukan kondisi ekonomi bangsa dan negara. Begitu juga dengan para pemimpin yang menduduki jabatannya setelah reformasi Indonesia, termasuk Presiden Joko Widodo.

Di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, telah banyak sekali kebijakan yang dikeluarkan. Namun menurut saya, belum ada satupun kebijakan pemerintahan era sekarang yang memengaruhi kondisi ekonomi secara signifikan.

Bahkan, saya merasa bahwa beberapa kebijakan justru cenderung tidak pro terhadap rakyat. Salah satu dari kebijakan tersebut adalah rencana pemindahan ibu kota Indonesia. Meski belum ada tindak lanjutnya hingga sekarang, kebijakan tersebut terlihat cenderung memaksakan keadaan.

Karena itu, saya memiliki harapan agar kebijakan tersebut bisa dibatalkan sehingga pemerintah bisa lebih fokus terhadap pemerataan kesejahteraan rakyat. Salah satunya yaitu dengan mengeluarkan rakyat dari masa-masa ekonomi sulit seperti sekarang.

Selain kebijakan pemindahan ibu kota tersebut, masih banyak lagi kebijakan pemerintah di era kekuasaan Joko Widodo ini yang tidak saya setuju. Salah satunya yaitu sistem bagi-bagi kekuasaan yang dapat merugikan negara karena menghabiskan dana dalam kas.

Padahal, dana kas tersebut dapat pemerintah gunakan untuk membantu menumbuhkan ekonomi hingga kesejahteraan rakyat lebih terjamin.

Saya merasa bukan tidak mungkin era pemerintahan Joko Widodo saat ini dapat mempengaruhi kondisi ekonomi. Terutama jika pemerintah lebih fokus dengan kebijakan lain seperti meningkatkan pertumbuhan lapangan kerja atau membantu memajukan usaha-usaha kecil milik rakyat.

Referensi: Modul Pembelajaran ISIP4213